Seminar dan HASIL LOMBA ESAI

DICARI!!!!!!!

1000 orang untuk menyumbangkan ide untuk birokrasi INDONESIA!!

yaa! ini adalah acara penulisan buku 1000 gagasan untuk reformasi Birokrasi Indonesia..

acra tersebut termasuk dalam rangakain acra GROW : Government Reform, Observe and Wtch IT!

so, DON'T MISS IT...

MINGGU 29 APRIL 2012

@STUDENT CENTRE KAMPUS STAN BINTARO..

HASIL DARI LOMBA ESAY DAPAT DI UNDUH DI SINI

ATAU DI SINI 

 

 

 

 

Diselenggarakan :

Waktu : Minggu, 29 April 2012

Tempat : Student Center, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Jalan Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan

Banten-Indonesia 15222

 

 

 

Cara Pendaftaran Seminar:

a.  Daftarkan diri Anda untuk mengikuti rangkaian acara workshop reformasi birokrasi, dengan cara kirimkan SMS ke basit (083877329621)

 

 

Format:REFORMASIBIROKRASI_NAMA_PEKERJAAN_INSTANSI_Rekening atas nama

misal : REFORMASIBIROKRASI_DODI_PEGAWAI_KEMENTERIAN PENDIDIKAN_Dodi Anwar

b.      transfer uang pembayaran

Rp 25.000 (Mahasiswa)

Rp 50.000(Non Mahasiswa)

c.       Tunggu balasan SMS dari panitia

Reformasi Birokrasi Menuju Delapan Area Perubahan

“Bekerja dengan hati merupakan salah satu perilaku utama dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan yang penting untuk digarisbawahi,” tutur Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Rionald Silaban, saat memberikan arahan terkait Sosialisasi Program Reformasi Birokrasi, Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Manajemen Kinerja di ruang rapat embassy, Hotel Savoy Homann, Bandung pada Selasa (20/3).
 
Menurut Rio, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kinerja, peningkatan pelayanan dan peningkatan kepercayaan publik merupakan tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Melalui tiga pilar reformasi birokrasi, ia berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik, pelayanan publik, peningkatan kinerja dan penciptaan good governance.  
 
Rio menambahkan bahwa saat ini, tiga pilar Kemenkeu diarahkan menuju delapan area perubahan. “Setelah Qualitiy Assurance kita berubah dari tiga pilar menjadi delapan area perubahan,” ujarnya. Ke delapan area perubahan tersebut adalah pola pikir dan budaya kerja, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.  
 
Terakhir, terkait managemen kinerja, Rio menekankan pada perubahan paradigma profesional. Profesionalitas seseorang dapat dinilai dari berkinerja tinggi, berprestasi dan memuaskan stakeholder maupun customer. Sehingga kinerja perlu diukur seobjektif mungkin melalui penilaian, baik dari penilaian perilaku oleh atasan, bawahan hingga peers. “Sehingga pada akhirnya, seseorang yang profesional dapat diberikan reward sesuai dengan kinerjanya,” pungkasnya. (ik)

sumber 

Hakikat Reformasi Birokrasi

Reformasi

Kata reformasi sampai saat ini masih menjadi idola atau primadona yang didambakan perwujudannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang diarahkan pada terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan clean government. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Dalam pengertian ini perubahan masyarakat diarahkan pada development (Susanto, 180). Karl Mannheim sebagaimana disitir oleh Susanto menjelaskan bahwa perubahan masyarakat adalah berkaitan dengan norma-normanya. Development adalah perkembangan yang tertuju pada kemajuan keadaan dan hidup anggota masyarakat, dimana kemajuan kehidupan ini akhirnya juga dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian maka perubahan masyarakat dijadikan sebagai peningkatan martabat manusia, sehingga hakekatnya perubahan masyarakat berkait erat dengan kemajuan masyarakat. Dilihat dari aspek perkembangan masyarakat tersebut maka  terjadilah keseimbangan antara tuntutan ekonomi, politik, sosial dan hukum, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta konsensus antara prinsip-prinsip dalam masyarakat (Susanto: 185-186).

Khan (1981) memberi pengertian reformasi sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama.

Sedangkan Quah (1976) mendefinisikan reformasi sebagai suatu proses untuk mengubah proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Aktivitas reformasi sebagai padanan lain dari change, improvement, atau modernization.

Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

 REFORMASI BIROKRASI

Sumber: Situs Kejaksaan Republik Indonesia

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek berikut :

1.     Kelembagaan (organisasi)

2.     Ketatalaksanaan (business process)

3.     sumber daya manusia aparatur

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.