DICARI!!!!!!!
1000 orang untuk menyumbangkan ide untuk birokrasi INDONESIA!!
yaa! ini adalah acara penulisan buku 1000 gagasan untuk reformasi Birokrasi Indonesia..
acra tersebut termasuk dalam rangakain acra GROW : Government Reform, Observe and Wtch IT!
so, DON'T MISS IT...
MINGGU 29 APRIL 2012
@STUDENT CENTRE KAMPUS STAN BINTARO..
HASIL DARI LOMBA ESAY DAPAT DI UNDUH DI SINI
ATAU DI SINI
Blog ini didedikasikan untuk semua orang yang peduli dengan perubahan birokrasi demi kemajuan Indonesia
Jumat, 27 April 2012
Rabu, 18 April 2012
Diselenggarakan :
Waktu : Minggu, 29 April 2012
Tempat : Student Center, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Jalan Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan
Banten-Indonesia 15222
Cara Pendaftaran Seminar:
a. Daftarkan diri Anda untuk mengikuti rangkaian acara workshop reformasi birokrasi, dengan cara kirimkan SMS ke basit (083877329621)
Format:REFORMASIBIROKRASI_NAMA_PEKERJAAN_INSTANSI_Rekening atas nama
misal : REFORMASIBIROKRASI_DODI_PEGAWAI_KEMENTERIAN PENDIDIKAN_Dodi Anwar
b. transfer uang pembayaran
Rp 25.000 (Mahasiswa)
Rp 50.000(Non Mahasiswa)
c. Tunggu balasan SMS dari panitia
Minggu, 08 April 2012
Reformasi Birokrasi Menuju Delapan Area Perubahan
“Bekerja dengan hati merupakan salah satu perilaku utama dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan yang penting untuk digarisbawahi,” tutur Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Rionald Silaban, saat memberikan arahan terkait Sosialisasi Program Reformasi Birokrasi, Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Manajemen Kinerja di ruang rapat embassy, Hotel Savoy Homann, Bandung pada Selasa (20/3).
Menurut Rio, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kinerja, peningkatan pelayanan dan peningkatan kepercayaan publik merupakan tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Melalui tiga pilar reformasi birokrasi, ia berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik, pelayanan publik, peningkatan kinerja dan penciptaan good governance.
Rio menambahkan bahwa saat ini, tiga pilar Kemenkeu diarahkan menuju delapan area perubahan. “Setelah Qualitiy Assurance kita berubah dari tiga pilar menjadi delapan area perubahan,” ujarnya. Ke delapan area perubahan tersebut adalah pola pikir dan budaya kerja, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Terakhir, terkait managemen kinerja, Rio menekankan pada perubahan paradigma profesional. Profesionalitas seseorang dapat dinilai dari berkinerja tinggi, berprestasi dan memuaskan stakeholder maupun customer. Sehingga kinerja perlu diukur seobjektif mungkin melalui penilaian, baik dari penilaian perilaku oleh atasan, bawahan hingga peers. “Sehingga pada akhirnya, seseorang yang profesional dapat diberikan reward sesuai dengan kinerjanya,” pungkasnya. (ik)
sumber
Menurut Rio, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kinerja, peningkatan pelayanan dan peningkatan kepercayaan publik merupakan tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Melalui tiga pilar reformasi birokrasi, ia berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik, pelayanan publik, peningkatan kinerja dan penciptaan good governance.
Rio menambahkan bahwa saat ini, tiga pilar Kemenkeu diarahkan menuju delapan area perubahan. “Setelah Qualitiy Assurance kita berubah dari tiga pilar menjadi delapan area perubahan,” ujarnya. Ke delapan area perubahan tersebut adalah pola pikir dan budaya kerja, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Terakhir, terkait managemen kinerja, Rio menekankan pada perubahan paradigma profesional. Profesionalitas seseorang dapat dinilai dari berkinerja tinggi, berprestasi dan memuaskan stakeholder maupun customer. Sehingga kinerja perlu diukur seobjektif mungkin melalui penilaian, baik dari penilaian perilaku oleh atasan, bawahan hingga peers. “Sehingga pada akhirnya, seseorang yang profesional dapat diberikan reward sesuai dengan kinerjanya,” pungkasnya. (ik)
sumber
Sabtu, 07 April 2012
Hakikat Reformasi Birokrasi
Reformasi
Kata reformasi sampai saat ini masih menjadi idola atau
primadona yang didambakan perwujudannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia
yang diarahkan pada terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan clean government. Reformasi ini diarahkan pada
perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam
pengertian perubahan ke arah kemajuan. Dalam pengertian ini perubahan
masyarakat diarahkan pada development (Susanto, 180). Karl Mannheim
sebagaimana disitir oleh Susanto menjelaskan bahwa perubahan masyarakat adalah
berkaitan dengan norma-normanya. Development adalah perkembangan yang tertuju pada
kemajuan keadaan dan hidup anggota masyarakat, dimana kemajuan kehidupan ini
akhirnya juga dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian maka perubahan
masyarakat dijadikan sebagai peningkatan martabat manusia, sehingga hakekatnya
perubahan masyarakat berkait erat dengan kemajuan masyarakat. Dilihat dari
aspek perkembangan masyarakat tersebut maka terjadilah keseimbangan antara
tuntutan ekonomi, politik, sosial dan hukum, keseimbangan antara hak dan
kewajiban, serta konsensus antara prinsip-prinsip dalam masyarakat (Susanto:
185-186).
Khan (1981) memberi pengertian reformasi sebagai suatu
usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah
struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama.
Sedangkan Quah (1976) mendefinisikan reformasi sebagai
suatu proses untuk mengubah proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta
tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan
pembangunan nasional. Aktivitas reformasi sebagai padanan lain dari change, improvement, atau modernization.
Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI
REFORMASI BIROKRASI
Sumber: Situs Kejaksaan Republik
Indonesia
Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk
melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek berikut :
1.
Kelembagaan (organisasi)
2.
Ketatalaksanaan (business process)
3.
sumber daya manusia aparatur
Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem
penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak berjalan
dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi Birokrasi
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis
untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam
mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan
pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta
perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk
direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.
Langganan:
Postingan (Atom)